Koperasi Syariah Gerakan Pembebasan Kemiskinan

Koperasi Syariah Gerakan Pembebasan Kemiskinan

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, menuturkan, menjamurnya koperasi syariah dalam bentuk Baitun Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan perwujudan dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan dalam bentuk BMT ini, lanjutnya, merupakan gerakan pembebasan dari kemiskinan dan penggangguran. Setelah dibebaskan dari kemiskinan, para anggota koperasi syariah itu perlu pemberdayaan yang akhirnya mereka bisa mandiri dalam mengembangkan usahanya. “Gerakan pembebasan inilah yang dilakukan BMT dalam mensejahterakan anggotanya,” kata Agus kepada MySharing, saat ditemui di Kemenkop dan UKM Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurutnya, agar BMT menjadi sebuah koperasi syariah yang tangguh, harus konsen dalam pembenahan sumber daya manusia (SDM). “Karena selama ini banyak pengurus koperasi masih bersifat sukarela, maka diperlukan kader-kader koperasi syariah yang tangguh,” ujarnya.

Selain itu, tegasnya, dalam mengembangkan koperasi di sektor riil perlu adanya akses pembiayaan kepada para anggota. Pembiayaannya bukan hanya simpan pinjam dalam bentuk murabahah saja, tapi juga pembiayaan musyarakah. Namun demikian, menurutnya, untuk menggerakkan sektor riil di koperasi syariah terpenting adalah kerjasama yang sinergi antar anggotanya. Potensi anggota koperasi juga harus digali, sehingga akan banyak sektor riil yang produktif dikembangkan.

Agus menyebutkan koperasi itu ibarat pasar modal tertutup. Menurutnya, koperasi tidak mungkin maju jika seluruh anggotanya tidak aktif. “Prinsip syariah dalam koperasi adalah menghindari pendekatan kredit atau bunga uang.Maka tidak mungkin koperasi maju tanpa menggerakkan anggotanya,” paparnya.

Kemenkop dan UKM akan terus mendorong BMT maju, terlebih BMT adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini sudah sejalan dengan program pemerintah mendukung Lembaga Keuangan Mikro (LMK) BMT untuk terus maju,” kata Agus. Ia mengungkapkan, pemerintah mengakui BMT memiliki potensi besar, dan sebagai bentuk dukungan kebijakan tentang BMT, Kemenkop dan UKM telah membuat kebijakan dalam menyusunan institusi LKM syariah.

Agus juga menegaskan, bahwa pengembangan koperasi dan UKM berbasis syariah merupakan program prioritas Kemenkop dan UKM. Apalagi orientasi dalam pengembangannya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) itu tidak lepas dari semangat munculnya Undang-undang Perbankan Syariah yang merupakan pilar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Kami berharap koperasi syariah bisa sejajar dengan perbankan syariah. Saat ini adalah ekpansi besar-besar perbankan, dan kami juga mau mencegah koperasi yang berpraktik abal-abalan atau tidak sesuai aturan koperasi Indonesia,” pungkasnya.

Sumber :http://mysharing.co/koperasi-syariah-gerakan-pembebasan-kemiskinan/