BI Dorong Perkembangan LKM Berbasis Syariah

BI Dorong Perkembangan LKM Berbasis Syariah

Bank Indonesia (BI) mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis syariah untuk mendongkrak perekonomian daerah dan nasional.

Sebelumnya, LKM berbasis syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu, dibawah pengaturan Kementerian Koperasi dan UMKM yang disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), serta berada di bawah pengawasan OJK atau disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengungkapkan, LKM berbasis syariah memiliki beberapa potensi seperti koperasi umum, yaitu dioperasikan dari, oleh dan untuk anggota serta calon anggota, lokasi kantor dekat anggota, dan pengurus mengenal dengan baik pribadi anggota, sehingga akses informasi tentang nasabah mudah.

Selain itu, LKM berbasis syariah juga menerapkan pola tanggung renteng, dan persyaratan pinjaman dan pembiayaan tergolong mudah yang tidak terikat pada kekakuan persyaratan pinjaman.

Kendati demikian, lanjut Rosmaya, dalam pengembangannya, LKM berbasis syariah menghadapi kendala. Beberapa di antaranya yaitu kualitas dan kapasitas SDM pengelola masih rendah terkait konsep-konsep pengembangan ekonomi syariah. Modal terbatas, dan akses permodalan yang juga sulit.

Tak hanya itu, kesiapan lembaga terhadap pelaporan keuangan juga cukup ketat, manajemen mayoritas masih tradisional, belum memiliki rencana bisnis yang matang serta masih rentan akan intervensi pengurus. LKM juga tidak memiliki lembaga sejenis LPS, dan persaingan yang semakin ketat dengan perbankan terutama dalam hal pembiayaan.

Sebenarnya, LKM non-bank yang berbasis syariah ini sempat mengalami pertumbuhan yang pesat pada periode 2003 sampai 2013. Lembaga keuangan mikro non-bank yang berbasis syariah seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bahkan sempat tumbuh di kisaran 40-50 persen di periode tersebut. Namun akhirnya mengalami penurunan yang signifikan mulai tahun 2014-2015.

Berdasarkan data Kementerian KUKM pada 2014, jumlah KSPPS nasional mencapai 3.360 unit yang terdiri atas 1.197 Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan 2.163 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Adapun jumlah tersebut mencapai 3,05 persen dari jumlah koperasi nasional sebanyak 110.189 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan total aset sebesar Rp5,43 triliun atau 6,36 persen dari total aset koperasi nasional yang mencapai Rp86,81 triliun.

Jumlah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Jawa Timur per akhir Desember 2015 tercatat sebanyak 260 unit atau 0,83 persen dari total 31.182 unit koperasi Jawa Timur dengan jumlah anggota sebanyak 83.907 anggota.

Total aset sebesar Rp85,52 miliar atau 0,27 persen dari total aset Koperasi di Jawa Timur (Rp32,09 triliun). Kemudian, volume usaha mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 254,03 persen dari Rp23,06 miliar pada 2014 menjadi Rp81,64 miliar tahun 2015.

Selanjutnya, jumlah Kopontren di Jawa Timur per akhir Desember 2015 tercatat sebanyak 1.435 unit atau 4,60 persen dari total unit koperasi Jawa Timur dengan jumlah anggota sebanyak 225.990 anggota.

Total aset sebesar Rp388,63 miliar atau 1,21 persen dari total aset Koperasi di Jawa Timur. Sementara itu volume usaha mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 254,05 persen dari Rp170,97 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp605,32 miliar tahun 2015.

Ke depan, BI ingin pengembangan LKM berbasis syariah berfokus pada tiga hal utama. Pertama, optimalisasi skema penyaluran dana dan perluasan sumber pendanaan LKM berbasis syariah. Kedua, penguatan posisi LKM berbasis syariah agar semakin mendapat perhatian dari Pemerintah, Otoritas dan pelaku ekonomi lainnya.

Terakhir, pengembangan harus dapat mendorong munculnya kesepakatan pemberdayaan LKM yang berbasis syariah agar mampu mendorong peningkatan kontribusinya dalam perekonomian daerah dan nasional.

sumber: CNN Indonesia

 

No Comments

Post a comment